MPR: Golput Pemilu 2019 Tidak Akan Besar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerinda, Ahmad Riza Patria mengungkapkan angka Golput atau mereka yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 tidak akan meningkat (dibanding pada Pemilu 2014). Alasannya, pemilu dilakukan secara serentak (Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersamaan).

“Jika dibandingkan Pilkada, Pileg dan Pilpres maka Golput lebih tinggi pada Pilpres. Sekarang Pileg dan Pilpres serentak, saya meyakini masyarakat punya kepedulian dengan adanya Pileg dan Pilpres secara serentak,” kata Riza Patria dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Potensi Golput di Pemilu 2019” kerja sama Biro Humas MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Menurut Riza Patria, semua Tim Sukses, caleg akan menggiring konstituen dan kelompok masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Media sosial juga banyak berpengaruh.

Baca Juga: Putra Kiai Ma'ruf Amin Kampanyekan Gerakan Anti-Golput

“Saya kira masyarakat semakin peduli pada demokrasi. Karena itu saya menduga Golput tidak akan besar malah bisa turun karena Pileg dan Pilpres dilakukan serentak,” katanya.

Selain itu, Riza menyebut kelompok masyarakat semakin kritis dan peduli pada politik. Contohnya emak-emak, milenial, kalangan akademisi, serta kalangan agama. “Emak-emak lebih militan, solid dan jujur,” tuturnya.

“Milenial atau kelompok pemilih pemula yang jumlahnya 35 – 40% dari jumlah pemilih juga mulai melek politik. Pemilih pemula yang sebelumnya tidak mengerti dan tidak tahu politik akhirnya menjadi melek dan peduli politik,” imbuhnya.

Riza memperkirakan kalangan akademisi seperti dosen, pengurus kampus dan yayasan yang selama ini peduli pada pendidikan, riset, akan aktif dalam pemilu. Ini dapat dilihat dari deklarasi-deklarasi perguruan tinggi untuk memberi dukungan pada calon presiden. Ulama, santri, ustad, habib, pendeta dan sebagainya juga peduli dengan politik.