MPR Ingatkan Pemerintah untuk Cegah Terhambatnya Program Vaksinasi Nasional

"Ketidaksiapan masyarakat dan para pelaksana vaksinasi Covid-19 itu berpotensi menghambat proses vaksinasi dan kegagalan pencapaian target," ujar Ririe.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada akhir Maret lalu mencatatkan persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33 persen. Disusul Jawa Timur dengan 32 persen, lalu Banten 31 persen. Sementara persentase terendah penolakan untuk divaksin ditemukan di Jawa Tengah, yakni 20 persen.

Belum lagi, jelas Rerie, mulai terjadi penyimpangan para pelaksana vaksinasi di lapangan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah.

Dia menuturkan pengadaan vaksin harus sejalan dengan upaya untuk mempersiapkan masyarakat dan petugas pelaksana vaksinasi agar program tersebut berjalan sesuai rencana.

"Langkah sosialisasi terkait vaksinasi harus masif dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dari para pelaksana vaksinasi di lapangan harus secara konsisten dilakukan," katanya.

Menurutnya, keraguan masyarakat terhadap tingkat keamanan vaksin, menurut Rerie, masih menjadi alasan yang sering dilontarkan masyarakat saat menolak vaksinasi Covid-19.

Pemberitaan terkait dampak vaksinasi Covid-19, harus mendapatkan klarifikasi yang memadai sehingga masyarakat benar-benar paham bahwa vaksinasi aman.

Rerie menegaskan dengan seimbangnya antara kelancaran pasokan vaksin dan pemahaman serta kepatuhan masyarakat dan petugas pelaksana vaksinasi Covid-19.