MPR: Jangan Hanya Mengejar Kekuasaan
Firman menjelaskan bila Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan tetap maka MPR-lah yang memilih mereka.
Meski dalam kekuasaan ada ‘power sharing’ atau pembagian kekuasaan namun dirinya menghkawatirkan proses yang terjadi. Sebab ‘power sharing’ akan melemahkan check and balance.
“Untuk itu jangan sampai ‘power sharing’ melemahkan pengawasan kekuasaan,” tegasnya.
Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, yang dalam kesempatan tersebut juga menjadi narasumber diskusi, menyebut hasil Pemilu 2019 akan menghasilkan koalisi besar. Bila koalisi besar terjadi maka akan membuat sistem ‘eksekutif heavy’.
Dari ‘eksekutif heavy’ inilah membuat apa yang dimaui oleh pemerintah akan diiyakan oleh parlemen.
“Ini pernah terjadi dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” tuturnya.
Bila ‘eksekutif heavy’ terbangun maka check and balance akan susah terjadi.
Untuk itu dirinya mengajak civil society, media massa, untuk melakukan pengawasan. Check and balance menurut alumni Universitas Jember itu penting agar demokrasi berjalan efektif.
Partai politik dibangun untuk mengejar kekuasaan namun harus diimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa.
- Tinjau Makan Bergizi Gratis di Kota Bogor, Waka MPR Eddy Soeparno Tekankan Hal Ini
- Lestari Moerdijat: Tingkatkan Deteksi Dini & Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana
- Biaya Haji 2025 Turun, HNW: Alhamdulillah, Membuahkan Hasil
- Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Peringatkan Ini
- PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Eddy Soeparno: Bukti Konsistensi Prabowo
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI