MPR Minta Sri Mulyani Dicopot, Ferdinand: Fadel Muhammad Offside
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Keuangan Sri mulyani sebagai langkah yang melampaui kepatutan.
"Mereka harus tahu bahwa soal copot mencopot itu adalah kewenangan presiden, mutlak kewenangan presiden, hak prerogatif presiden," kata Ferdinand kepada JPNN.com, Kamis (2/12).
Dia mengatakan Fadel perlu menjaga etika politik sebagai pimpinan MPR karena usulan pencopotan menteri bisa dianggap sebagai upaya mengintervensi presiden.
Menurut Ferdinand, MPR tidak boleh menyerang Sri Mulyani setelah Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu berencana melakukan refocussing anggaran.
Diketahui, Sri Mulyani pengin memangkas anggaran Sosialiasasi Empat Pilar.
"Pak presiden menyampaikan arahannya bahwa anggaran ini (APBN, red) harus responsif, antisipatif, dan harus berpihak kepada rakyat," ujar dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring itu juga mencurigai serangan terhadap Sri Mulyani sebagai upaya bargaining politik.
"Jangan-jangan ini upaya untuk bergaining secara politik karena saya tahu dan mendapat informasi Fadel Muhammad ternyata punya kewajiban soal BLBI sekitar Rp 193 miliar," tutur Ferdinand.
Dia menilai permintaan Fadel agar Jokowi mencopot Sri Mulyani sebagai langkah untuk menekan supaya tidak ditekan.
"Saya melihat bahwa permasalahn ini, Fadel Muhammad offside lah," pungkas Ferdinand Hutahaean. (mcr9/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Fadel Muhammad yang meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Sri mulyani dari jabatannya sebagai langkah yang melampaui kepatutan.
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Dea Hardianingsih
- Said PDIP: Ibu Megawati Memang Tulus Bilang Terima Kasih kepada Prabowo, MPR, dan Rakyat
- PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Ini Penegasan Sri Mulyani
- Bea Cukai Tegal Musnahkan Lima Juta Batang Rokok Ilegal
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Bebaskan PPH ke Pekerja Padat Karya