MPR : Negara Harus Bebas dari Sandera Pelanggar HAM

"Tapi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam tahun 2006 secara keseluruhan membatalkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tersebut, sehingga kita tidak lagi mempunyai mekanisme penyelesaian pelanggaran Ham berat,"  katanya.

Selain itu, dia juga menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) agar pemerintahan berikutnya tetap memroses penyelesaian pelanggaran berat Ham.

"Dari sisi ketersediaan waktu Presiden SBY tidak lagi mungkin menyelesaikan pelanggaran berat Ham. Tindakan yang paling optimal hanya mengeluarkan Perpres intinya agar pemerintahan berikutnya tetap memroses kasus pelanggaran Ham," tegasnya. (fas/jpnn)