MPR: Pengendalian Covid-19 Harus Dilakukan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sejauh ini, menurut Ridwan, pihaknya melakukan lima nilai kepemimpinan yang dilakukannya di Jawa Barat dalam melakukan pengendalian Covid-19.

“Pertama kita harus proaktif. Sebelum pemerintah pusat melakukan test Covid-19, kami sudah melakukannya,” ujar Ridwan.

Nilai berikutnya adalah transparan dalam menyajikan data, dasar pengambilan keputusan harus secara ilmiah, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan dan kolaboratif atau bekerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan sejumlah langkah pengendalian Covid-19.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Luthfi Mutty berpendapat wabah Covid-19 dalam perspektif pemerintahan menyadarkan kita bahwa ada masalah dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Masalah tersebut, menurut Luthfi Mutty, karena pemerintah belum mampu menjalankan sejumlah fungsi manajemen antara lain fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan baik.

Akibatnya, tambah Luthfi Mutty, produk kebijakan yang dihasilkan baik pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah malah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19.

Sementara itu jurnalis senior, Saur Hutabarat menilai upaya pengendalian Covid-19 di tanah air juga terkendala dengan gaya komunikasi pemerintah kepada masyarakat, yang hanya melulu mengedepankan data.

Saur dalam paparannya menunjukkan video bagaimana Gubernur New York, Andrew M Cuomo mengajak warganya memakai masker di masa pandemi Covid-19, dengan menanamkan pemahaman kepada warganya untuk saling menghargai orang lain.