MPR Pengin Sidang Tahunan Diatur Undang-Undang, Bukan Sekadar Tatib
Pimpinan MPR sejatinya pengin melakukan perubahan format sidang tahunan. Bila biasanya hanya pidoto ketua MPR, dan penyampaian kinerja lembaga negara oleh presiden, tahun ini rencananya diubah.
Delapan pimpinan lembaga negara, Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY, berpidato menyampaikan laporan kinerja tahunan masing-masing.
Dengan demikian ada diskursus di tengah masyarakat terkait kinerja lembaga. Arsul menyatakan lembaga negara lain juga sebenarnya sudah setuju.
Dia meyakini bila ini terwujud maka akan membuat sistem demokrasi menjadi lebih baik.
Sebab, bisa ada satu atau dua hari dalam setahun untuk rakyat fokus melihat apa saja yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan oleh lembaga-lembaga negara tersebut.
Memang, kata dia, setiap lembaga negara, setiap tahun membuat acara penyampaian laporan tahunan.
Hanya saja, ujar Arsul, belum tentu rakyat fokus pada acara tersebut.
Arsul mengatakan bila pada 14-16 Agustus tiap tahun lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya dalam satu forum, ini akan membuat demokrasi lebih baik lagi.
Jika pelaksanaan sidang tahunan diatur undang-undang, maka namanya pun bisa berubah.
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi
- Lestari Moerdijat: Inklusivitas Harus Mampu Diwujudkan Secara Konsisten