MPR: Perlu Pendidikan Politik Kepada Masyarakat untuk Tekan Dampak Praktik Oligarki

jpnn.com, JAKARTA - Perlu pendidikan politik terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap proses politik dan dampaknya, untuk menekan praktik oligarki dalam kontestasi politik.

"Karena kurangnya pemahaman masyarakat akan kebutuhan pemimpin yang tepat, sering kali masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan segelintir orang yang mengarahkan pilihannya pada calon tertentu dalam satu proses kontestasi politik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam diskusi daring bertema Oligarki dan HAM: Konsep dan Praktiknya di Indonesia, yang digelar Komnas HAM, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Selain Lestari, hadir sebagai narasumber Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Amiruddin (Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM) Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perludem), dan Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik).

Menurut Lestari, dalam kontestasi politik di Indonesia sudah ada sejumlah aturan yang menjamin kesamaan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum.

Peraturan tersebut antara lain tertuang dalam UUD 1945, pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Jadi, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, berdasarkan aturan yang ada seharusnya tidak ada lagi disparitas dalam bentuk SARA, yang seringkali mengemuka dalam proses kontestasi politik.

“Hak dipilih dan memilih warga negara dibuka seluas-luasnya oleh undang-undang yang ada saat ini," ujar Rerie.

Meski begitu, menurut Legislator Partai NasDem itu, dengan kondisi pemahaman masyarakat yang sangat terbatas dalam masalah politik dan kepemimpinan bangsa saat ini, praktik oligarki tidak akan pernah pergi dari sistem perpolitikan Indonesia.