MPR: Perlu Pendidikan Politik Kepada Masyarakat untuk Tekan Dampak Praktik Oligarki

Berdasarkan kondisi tersebut, tambah Rerie, selain proses pendidikan politik masyarakat harus ditingkatkan, persyaratan para kandidat pemimpin di tingkat daerah dan nasional perlu dilengkapi agar proses seleksi kandidat dalam kontestasi sebagai pemimipin di daerah dan nasional menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi yang memadai.

“Kita tidak bisa menyalahkan partai politik saja dalam konteks munculnya praktik oligarki dalam kontestasi politik. Kita harus lihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif bahwa proses kontestasi politik di Indonesia juga dipengaruhi aspek sosialkultural,” ujar Rerie.

Karena itu, tambahnya, untuk mencari solusi agar pelaksanaan kontestasi politik di Tanah Air lebih demokratis jangan hanya menemukan kesalahan semata dari sistem yang ada. Lebih dari itu, tegas Rerie, harus secara bersama segera mencari solusi untuk membenahi sistem politik saat ini.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik menegaskan hak dipilih dan memilih juga sudah ada dalam UU Hak Azasi Manusia dan pemilu merupakan bagian mekanisme pemenuhan hak azasi manusia.

Hak dipilih dan memilih setiap warga negara, menurut Ahmad, merupakan bagian dari equality of right.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi memuji Komnas HAM yang ikut mengkaji soal isu pilkada.

“Ini terobosan. Pilkada merupakan bagian politik elektoral yang sangat berkaitan dengan hak-hak masyarakat," ujarnya.(jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: