MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia

Meski MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, lanjut Anies, MPR hasil amandemen bukan merupakan hubungan DPR – DPD, DPD – MPR maupun DPR – MPR. Konstitusi juga tidak mengatur kerja bersama MPR, DPR, dan DPD untuk menghasilkan suatu produk hukum atau keputusan politik.

“Pelaksanaan fungsi parlemen-MPR merupakan persidangan khusus (Special session) untuk tujuan tertentu (ad hoc), dan bukan fungsi rutin legislative,” ujarnya.

Ke depan, kata Anies, MPR juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya.

“Oleh karena itu, MPR perlu memperkuat kapasitasnya dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan Keputusan,” ucapnya.

Sementara itu, Kunkunrat menjelaskan tentang demokrasi. Mengutip Seymour Martin Lipset, demokrasi dipengaruhi pendidikan, kesejahteraan, dan adanya kelas menengah yang memadai. "Ini adalah demokrasi substansial.

Sedangkan peran MPR dalam demokrasi merupakan demokrasi prosedural," katanya.

Kunkunrat menambahkan peran MPR dalam sistem demokrasi di Indonesia bisa dilihat dari peran Sekretariat Jenderal dan peran aktor-aktor politik di MPR (anggota DPR dan anggota DPD).

"Peran Sekretariat Jenderal adalah fungsi administrasi dan memberikan fasilitas kepada Pimpinan dan anggota MPR. Sedangkan peran aktor politik adalah dalam melakukan komunikasi politik kepada konstituennya di daerah pemilihan seperti sosialisasi Empat Pilar MPR. Masing-masing akan mengartikulasikan perannya," ujarnya. (jpnn)