MPR RI Gelar Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa 

jpnn.com, JAKARTA - MPR RI bekerja sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Yudisial (KY), menggelar Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

Konferensi ini merupakan yang kedua, setelah pertama kali digelar pada akhir Mei 2017.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan salah satu hasil konferensi pertama adalah menekankan pentingnya integrasi sistem kode etik, dan dibangunnya konstruksi struktur etika dalam jabatan-jabatan publik.

"Baik lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun organisasi-organisasi profesi lainnya dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945," kata Bamsoet dalam jumpa pers bersama Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, anggota DKPP Alfitra Salam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11).

Konferensi ini dalam rangka memasyarakatkan dan implementasi Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Selain itu, mendorong upaya penataan dan pembinaan sistem etika jabatan publik dalam penyelenggaraan negara dan jabatan-jabatan profesi untuk kepentingan umum yang membutuhkan kepercayaan dan pembinaan kualitas dan integritas.

Etika kehidupan berbangsa itu dimaknai sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama.

Khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.