MPR RI Minta Pemerintah Segera Pastikan Sistem Belajar Tahun Ajaran Baru
![MPR RI Minta Pemerintah Segera Pastikan Sistem Belajar Tahun Ajaran Baru](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/05/12/wakil-ketua-mpr-ri-lestari-moerdijat-foto-humas-mpr-91.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berharap segera ada kepastian mengenai metode pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021 yang akan dimulai dalam waktu dekat.
Dengan begitu, sekolah, orang tua, dan murid bisa mempersiapkan diri.
Lestari juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem belajar jarak jauh yang diterapkan selama masa pandemi.
Hasil evaluasi agar menjadi dasar dalam menentukan pola pembelajaran yang efektif di tengah masih terjadinya pandemi Covid-19 di tanah air.
“Saya berpendapat perlu mulai diperbincangkan mengenai kapan sekolah akan mulai dibuka dan sistem pembelajaran pada tahun ajaran baru ini. Sehingga sekolah, orang tua, dan murid bisa mempersiapkan diri,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Sabtu (13/6).
Rerie merujuk Cambridge University, pada level perguruan tinggi, yang memberi contoh kepastian.
Cambridge mengumumkan tidak ada kuliah di kampus. Kuliah diselenggarakan secara online hingga musim panas 2021.
“Di tengah ketidakpastian berakhirnya wabah Covid-19 di tanah air, menetapkan pola belajar yang tepat dengan mempertimbangkan faktor penyebaran virus corona yang masih terjadi, merupakan keputusan yang bijak,” ujar Rerie.
Mbak Rerie meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem belajar jarak jauh yang diterapkan selama masa pandemi.
- HNW Ingatkan Pemerintah tak Mengurangi Kualitas Layanan Haji Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Waka MPR Ibas Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sampah Terpadu Demi Kelestarian Alam
- Waka MPR: Pengelolaan Investasi yang Efisien Harus Sejahterahkan Masyarakat
- Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg, Eddy: Saatnya Membenahi Subsidi Energi
- Bertemu Wadubes Terrece Teo, Rusdi Kirana Dorong Kerja Sama RI-Singapura Ditingkatkan
- MPR Targetkan Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Tuntas Pada Agustus 2025