MPR RI: Segera Mengambil Sikap Diplomasi dan Kuatkan TNI di Laut Natuna Utara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menyampaikan pandangannya tentang Laut China Selatan dalam Webinar API pada Kamis (18/6/2020).

Webinar ini dilaksanakan oleh Asosiasi Profesor Indonesia (API) dalam rangka merespons situasi keamanan Laut Cina Selatan di tengah Pandemi Covid-19. Webinar ini diikuti 500 orang via Zoom dan 1.500 orang via Youtube.

Syarief Hasan menjelaskan asal muasal permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Menurutnya, masalah ini bermula dari klaim Cina atas Laut Cina selatan berdasarkan sejarah perikanan tradisional Tiongkok yang dikenal dengan nama 9 garis putus-putus (nine dash line).

“Klaim tersebut bersinggungan dengan Wilayah Teritorial, Landas Kontinental, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain sehingga menimbulkan konflik,” kata Syarief Hasan dalam keterangan persnya, Kamis (18/6/2020).

Padahal batas Wilayah Teritorial, Landas Kontinental, dan ZEE telah diatur dengan sangat jelas dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Internasional 1982 yang dikenal dengan istilah UNCLOS 1982.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Bahkan, Pengadilan Arbitrase pada 2016 lalu pun menyebutkan bahwa semua klaim Cina atas Laut Cina Selatan yang didasarkan pada alasan historis tidak benar dan bertentangan dengan UNCLOS 1982.

Laut Cina Selatan memang sangat strategis dan menjanjikan. Hampir 11 Milyar Barel potensi cadangan minyak bumi dan 190 Triliun kaki kubik gas alam di dalam Laut Cina Selatan. Bahkan Laut Cina selatan mampu menyuplai sampai 10 persen kebutuhan ikan global. Bukan hanya itu, Nilai perdagangan yang melintasi wilayah Laut Cina Selatan mencapai USD 5,3 Triliun atau hampir sepertiga dari seluruh perdagangan maritim global.

Anggota Komisi I DPR RI ini menyebutkan bahwa Indonesia harus mengambil *sikap yang bijaksana melalui jalur diplomasi sebagaimana langkah yang pernah diambil di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.