MPR RI Tekankan Pentingnya Pokok Haluan Negara Demi Kesinambungan Pembangunan

"Walaupun presiden terpilih berikutnya adalah dalam satu partai, tetapi saya yakin visi misinya akan berbeda karena memiliki skala prioritas masing-masing," kata dia.

Bamsoet mengatakan, keleluasaan diberikan kepada calon menentukan visi misi dan program saat kampanye berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari masa jabatan satu presiden ke berikutnya.

Menurutnya pula, penerapan RPJMN masih terkesan setengah hati, karena tidak disertai ketentuan sanksi apabila RPJMN yang disusun tidak selarasas dengan RPJPN itu sendiri.

Demikian pula dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah memungkinkan potensi terjadinya ketidakselarasan.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah tidak terikat untuk mengacu RPJMN mengingat visi dan misi gubernur, bupati, wali kota sangat berbeda dengan presiden karena berbeda partai. Demikian juga dengan visi misi gubernur, bupati, dan wali kota di daerah-daerah lainnya. 

Selain itu, lanjut Bamsoet, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya rencana pembangunan antardaerah serta antara pusat dan daerah. Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan nasional antara jenjang nasional dan daerah berpotensi menghasilkan program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi menegasikan satu sama lainnya.

"Masih banyak hal lain perlu dipikirkan bersama agar ada keselarasan dalam kebijakan ke depan," ujarnya.

Menurut Bamsoet, ketidakpastian kesinambungan kebijakan dan program pembangunan tersebut pada akhirnya mendorong lahirnya wacana publik yang membawa arus balik kendaraan untuk menghidupkan kembali model GBHN.