MPR: Road Map Pertanian Tak Jelas

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Farhan Hamid mengatakan bahwa politik pangan Indonesia tidak diatur jelas oleh pemerintah. Farhan menyatakan, harusnya politik yang dijalankan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional harus berpedoman kepada kemandirian.

"Daya dukung nasional untuk itu sangat cukup, bahkan melebihi apa yang diperkirakan. Harusnya kita bukan hanya memenuhi sendiri, tapi kita harus memberi ekspor kepada negara lain," katanya dalam diskusi bertajuk Politik Pangan Pemerintah Indonesia di MPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/8).

Dijelaskan Farhan potensi pangan negeri ini sangat besar bahkan sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Bahkan, menurut dia, pada era presiden Soeharto, RI pernah mendapat penghargaan dari FAO karena berhasil swasembada pangan.

"Namun, sekarang ini semuanya sudah harus impor," tegasnya.