MPR: Saat Dibawa untuk Menggusur, TNI Mestinya...

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai keterlibatan TNI dalam razia peredaran simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai perintah yang tersampaikan dari Presiden Joko Widodo kepada TNI, Polri dan Jaksa Agung.

Atas perintah tersebut, menurut Hidayat, kemudian dilakukan tindakan terhadap mereka atau kondisi-kondisi yang bisa menghadirkan kerawanan yang dipicu oleh simbol-simbol PKI dan atau kegiatan yang mengarah kepada apa yang dilarang oleh TAP MPR tahun 1966 mengajarkan marxisme dan komunisme.

“Ini bagian-bagian yang saya kira memang siapa pun mestinya harus berdasarkan pada hukum ya, bukan represi," katanya, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (12/5).

Kalau pun TNI dan Polri melakukan razia, menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, haruslah berlandaskan hukum yang kuat. Dengan demikian pemberantasan organisasi terlarang dalam konteks organisasi Indonesia juga memiliki landasan hukum yang kuat.

“Maka tindakan dari TNI bila itu kemudian memang bersandarkan dan berdasarkan hukum, tentu dalam rangka untuk menegakkan hukum itu sendiri. Oleh karenanya saya berharap sekali lagi TNI memang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan hukum,” tegasnya.

Beda halnya ketika TNI dibawa untuk ikut melakukan penggusuran seperti di Kalijodo dan Luar Batang serta di tempat lainnya. “Saat TNI dibawa menggusur, justru menuai kritik terhadap TNI. Ini ke depan mestinya dihindari oleh TNI,” katanya.(fas/jpnn)