MPR Sahkan Peraturan Perubahan Tatib dan Rekomendasi Masa Jabatan 2019-2024

jpnn.com, JAKARTA - Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 telah mengesahkan Peraturan MPR Nomor I//MPR/2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024.

Dalam Peraturan MPR Nomor I/MPR/2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, materi perubahan tata tertib (tatib) yang semula terdiri dari 15 bab dan 174 pasal menjadi 16 bab dan 182 pasal.

Perubahan bersifat redaksional, perubahan rumusan pasal dan ayat serta rumusan pasal dan ayat baru.

Perubahan redaksional dilakukan guna menyesuaikan dengan nomenklatur yang sudah diubah yang terdapat pada beberapa pasal maupun ayat, penyempurnaan dan penyesuian dengan bahasa hukum dan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Antara lain, perubahan nomenklatur 'keputusan' menjadi 'putusan' untuk penyebutan produk hukum MPR.

Karenanya, rumusan pasal-pasal yang berisi nomenklatur “keputusan” diubah menjadi “putusan”.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan penggunaan frasa 'kelompok anggota' menjadi 'kelompok DPD', 'sidang' menjadi 'sidang paripurna', 'sekurang-kurangnya' menjadi 'paling sedikit', 'paling lambat' menjadi 'paling lama', 'sebanyak-banyaknya' menjadi 'paling banyak', dan 'langkah' menjadi 'tahapan', serta lain-lain perubahan frase.

Karena itu terdapat penyesuaian atas pasal-pasal yang terdapat perubahan frasa tersebut," ujar Bamsoet usai Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9).