MPR Sebaiknya Jadikan Rekomendasi PBNU Sebagai Bahan Kajian

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan pihaknya menerima rekomendasi, usulan, masukan, dan nasihat dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ihwal pemilihan presiden dikembalikan kepada Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR).

Wakil Ketua MPR itu mengatakan Fraksi PKB akan berpikir bagaimana ide atau arahan dari PBNU itu bisa diterima oleh fraksi-fraksi yang ada di parlemen.

"Ya tentu Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat, sekaligus kami akan berpikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11).

Ia menambahkan, kalau semua fraksi yang ada di parlemen menerima, berarti FPKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU tersebut.

Menurutnya, rekomendasi supaya presiden bahkan kepala daerah dipilih MPR itu tentu sudah berdasar kajian para ulama PBNU yang mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. "Karena menganggap bahwa cost sosial dengan pemilihan langsung itu terlalu besar," ungkap Jazilul.

Ia menjelaskan kalau dikaji, pilpres langsung setidaknya membutuhkan Rp24 triliun. "Kalau dipilih MPR saya pikir tidak sampai sebegitu," ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, pilkada lewat DPR bisa mengurangi biaya sampai 80 persen. Sekarang, kata dia, satu daerah bisa habis Rp 20 miliar untuk menyelenggarakan pilkada. "Kalau diselenggarakan oleh DPRD ya Rp 1 miliar selesai," katanya.

Selain biaya, lanjut Jazilul, persoalan sosial yang muncul akibat pemilihan langsung juga menjadi pertimbangan. "Kami sebagai pimpinan MPR akan mendengarkan sekaligus memasukkan rekomendasi itu sebagai bahan kajian penting,” ungkap Jazilul.(boy/jpnn)