MPR Sepakat Mendalami dan Mengkaji Soal Amandemen Terbatas UUD NRI Tahun 1945

MPR Sepakat Mendalami dan Mengkaji Soal Amandemen Terbatas UUD NRI Tahun 1945
Rapat perdana Pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Lantai 9, Kompleks Parlemen Jakarta. Foto : Humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan Pimpinan MPR periode 2019 – 2024 akan menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2014 – 2019 melalui proses dan tahapan-tahapan yang jelas dan terukur, transparan dan melibatkan partisipasi publik secara luas.

Untuk itu MPR membuka ruang seluas-luasnya dan menyerap seluruh aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat.

“Pimpinan MPR akan segera membentuk susunan pimpinan dan anggota Badan Pengkajian MPR yang telah disahkan pada Sidang Paripurna 3 Oktober lalu. Pimpinan MPR akan menugaskan Badan Pengkajian MPR untuk menyamakan persepsi di antara fraksi-fraksi yang ada dan kelompok DPD di MPR terhadap wacana amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan melakukan pengkajian secermat mungkin,” kata Bamsoet usai rapat perdana Pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Lantai 9, Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (9/10).

Rapat perdana Pimpinan MPR ini dipimpin Bamsoet dan diikuti semua wakil ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Rapim MPR membahas tiga agenda besar. Pertama, soal pembagian tugas di antara Pimpinan MPR. Kedua, persamaan persepsi terhadap rekomendasi atas amendemen dari MPR periode lalu. Ketiga, jadwal pelantikan presiden.

Terkait dengan amendemen terbatas dengan menghadirkan kembali GBHN sebagaimana rekomendasi MPR periode 2014 – 2019, Bamsoet menyampaikan putusan Rapat Pimpinan MPR.

“Kami sepakat akan membuka ruang sebesar-besarnya bagi berbagai aspirasi masyarakat. Kami sadar betul keputusan apapun yang kami lakukan akan berdampak dan berimplikasi luar biasa bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Sehingga kami harus cermat dan harus menyerap seluruh aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat,” katanya.

“Jadi dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa kami masih membuka diri kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait rekomendasi MPR pada periode lalu,” sambungnya.

Badan Pengkajian MPR untuk menyamakan persepsi di antara fraksi-fraksi yang ada dan kelompok DPD di MPR terhadap wacana amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News