MPR Seriusi Usulan Menghidupkan Kembali GBHN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, perjalanan demokrasi telah memunculkan beberapa pandangan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

Wacana ini kemudian dibahas MPR dan disosialisasikan kepada semua fraksi dan partai politik.

“Yang jelas ini tetap menjadi prioritas MPR untuk memfinalkan usulan agar GBHN itu dihidupkan kembali. Pada saatnya, kalau terjadi kesepakatan tentunya akan ditetapkan melalui TAP MPR,” kata dia dalam diskusi Empat Pilar MPR “Haluan Negara Sebagai Pedoman Pembangunan di Segala Bidang" di gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).

Dia menegaskan, GBHN tentu berbeda dengan sistem Rencana Pembangunan Jangan Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangan Menengah (RPJM) yang selama ini dijalankan. Dia mencontohkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menjalankan pembangunan selama 10 tahun sesuai RPJP dan RPJM yang sudah dibuat saat kampanye 2004 lalu.

Artinya, kata Syarief, rakyat akan menilai secara objektif apa visi misi calon presiden yang akan mereka pilih. Sebab, itu merupakan janji seorang presiden kepada rakyatnya.

Nah, Syarief mengatakan, kalau dengan sistem GBHN, calon presiden tidak perlu lagi menyampaikan visi misi kepada rakyat. “Jadi, langsung saja. Mungkin yang dibutuhkan adalah strategi bagaimana mencapai GBHN,” tegasnya.

Syarief menjelaskan, salah satu kelemahan lain dengan sistem sekarang ini adalah pembangunan yang dilakukan tidak berkesinambungan. Dia mencontohkan, ketika SBY sudah membuat RPJP dan RPJM yang seharusnya berlaku untuk 20 tahun, hanya dijalankan 10 tahun.

Kemudian, presiden berikutnya yang memiliki visi misi tersendiri pada saat maju sebagai calon presiden dan kebetulan terpilih akan menjalankan sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat.

“Tidak berdasarkan RPJP yang sudah dibuat oleh presiden sebelumnya. Artinya apa, terjadi discontinue di dalam pembangunan. Kalau melalui GBHN pasti berkelanjutan,” katanya.

“Yang jelas, yang paling menonjol adalah bahwa dengan sistem GBHN nanti tentunya presiden yang akan terpilih tidak memiliki opsi lain kecuali harus mengikuti GBHN,” kata Syarief yang juga wakil ketua umum Partai Demokrat itu.

Menurut Syarief, sistem ini tentu memiliki kekuatan dan kelemahan. Dia menjelaskan, untuk menentukan mana yang lebih baik, tentu harus ada komitmen politik. Sebab, dia berujar, tidak bisa di satu sisi menyatakan yang satunya bagus, lalu yang lainnya kurang.