MPR: SNI Penting tapi Jangan jadi Sarana Pungli Oknum Aparat
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar melakukan pemukulan gong sebagai penanda dibukanya Internasional Toys and Kids Expo Tahun 2018. Acara tersebut berlangsung di Hall B1 dan B2, Kompleks PRJ Kemayoran Jakarta, Kamis (26/7).
Internasional Toys And Kids Expo 2018, itu berlangsung selama 26-28 Juli, dan diikuti 216 produsen mainan dari berbagai negara di Asia.
Sesaat sebelum membuka pameran mainan itu, Muhaimin menyatakan dukungannya terhadap industri mainan anak. Apalagi, potensi ekonomi dari dunia mainan anak, itu sangat besar. Kalau dikembangkan dengan baik, niscaya dapat berkontribusi untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
"Setiap tahun, jumlah kelahiran anak di Indonesia mencapai 4.500.000 orang. Artinya, setiap tahun minimal harus ada 4.500.000 mainan yang tersedia di pasaran,” kata Muhaimin.
Karena itu, kata Muhaimin pemerintah harus mendukung perkembangan industri mainan dalam negeri. Sekaligus memberi peluang kepada para pedagang dan pengusaha untuk tumbuh dan berkembang. Tidak sebaliknya, menekan para pedagang karena persoalan izin dan administrasi.
"Standar Nasional Indonesia (SNI) itu penting. Tapi SNI juga harus bisa membina para pedagang dan pengusaha untuk tumbuh dan berkembang, bukan malah menjadi peluang bagi oknum aparat untuk melakukan pungli,” kata Cak Imin panggilan akrab Muhaimin Iskandar ini.
Standar Nasional Indonesia harus bisa membina para pedagang dan pengusaha untuk berkembang, bukan malah menjadi peluang bagi oknum aparat untuk pungli.
- Gugatan Ghufron Ditolak, Cak Imin Tak Perlu Ganti Rugi
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi