MPR Tak Bisa Paksa Rakyat Pilih Calon Pemimpin Pancasilais

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin menyatakan, lembaganya tidak bisa memaksa masyarakat memilih pemimpin yang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, masyarakat merupakan pemegang mandat tertinggi dan memiliki kebebasan memilih pemimpin berdasarkan nurani masing-masing tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Menurut Mahyudin, MPR hanya dapat mengimbau masyarakat agar memilih pemimpin yang mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan yang senantiasa menjaga keutuhan NKRI. ‎"Jadi kami mengimbau rakyat memilih pemimpin yang punya visi misi membangun daerahnya dengan hati, membangun dengan cinta yang ingin melihat daerahnya maju,  rakyatnya sejahtera," ujar Mahyudin di Jakarta, Seni (18/9).

MPR juga mengimbau masyarakat agar memilih pemimpin bukan karena politik uang dan unsur-unsur primordialisme berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Menurutnya, masyarakat sebaiknya memilih pemimpin yang bisa membawa kebaikan.

"‎Pilihlah pemimpin yang bisa memajukan daerah. Jangan memilih karena sembako, aduh jangan itu, tapi kalau program ATM beras seperti yang dikembangkan Kang Dedi (Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi) untuk masyarakat kurang mampu, ya boleh-boleh saja," ucapnya.

Mahyudin mengakui untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengamalkan Pancasila tidak gampang. Sebab,  banyak tokoh berpura-pura demi memunculkan kesan berpihak pada rakyat, padahal sebenarnya maju untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya. 

Karena itu, katanya, penting bagi masyarakat untuk melihat latar belakang para tokoh yang maju sebagai calon pemimpin. Dari situ baru kemudian rakyat memilih calon pemimpin berdasarkan bisikan hati nurani.(gir/jpnn)