MPR Targetkan Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Tuntas Pada Agustus 2025

2. Wewenang dan pola hubungan antarlembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

3. Keuangan negara, sistem perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial.

4. Pemerintahan daerah dan desa.

5. Pertahanan dan keamanan negara.

“Bahasa lain dari kajian komprehensif ini adalah bedah konstitusi. Output-nya adalah menyiapkan naskah akademik untuk perubahan UUD NRI Tahun 1945," terang Andreas.

Tugas Badan Pengkajian sendiri, kata Andreas, hanya melakukan kajian dan menyampaikan hasil kajian itu kepada Pimpinan MPR,” untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan tata tertib MPR.

Andreas juga mengungkapkan tugas lain Badan Pengkajian adalah meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR RI dari 1960 hingga 2002, khususnya Pasal 2 dan Pasal 4; menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang MPR. (mrk/jpnn)