MPR Tegaskan Deklarasi Papua Barat Perbuatan Makar

"Serta aktivitas Benny Wenda di Inggris," tegas Bamsoet.

Ketua ke-20 DPR RI ini menjelaskan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai hukum dasar/konstitusi negara menegaskan, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat 5.

Segala bentuk pernyataan yang merongrong dan menegasikan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pengingkaran terhadap amanat Konstitusi.

Sementara, Mahfud MD menyatakan  tindakan Benny Wenda tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional.

Antara lain tidak memiliki rakyat yang mengakui, bahkan masyarakat di Papua Barat saja menolak klaim kemerdekaan Benny Wenda.

Selain itu, juga tak memiliki wilayah, karena dunia internasional hanya mengakui daerah Papua berada dalam bingkai NKRI.

Serta tidak adanya pengakuan dari negara lain.

"Benny Wenda hanya menciptakan negara ilusi," tegas Mahfud.