MPR Terus Dorong Amandemen Terbatas untuk Kembalikan GBHN

Karenanya ia wanti-wanti agar jangan sampai amandemen justru ditunggangi kepentingan politik tertentu."Jangan sampai ada hidden agenda dalam amandemen UUD ini. Sebab ada yang menunggu kapan MPR melakukan amandemen UUD, bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri," katanya.

Sementara itu Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan, pihaknya akan semaksimal mungkin mendukung semaksimal dan memfasilitasi pelaksanaan tahapan-tahapan mewujudkan GBHN. "Sekretariat jenderal MPR akan mendukung karena memang sudah menjadi fungsi dan tugasnya memfasilitasi kerja-kerja pimpinan dan badan di MPR," katanya.(adv/jpnn)