MRP Minta KPK Lebih Serius Tangani Kasus Lukas Enembe dan Jangan Kalah dari Koruptor
jpnn.com, JAYAPURA - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Herman Yoku meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih serius menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe.
“Negara tidak boleh kalah dari koruptor," kata Herman dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (15/10).
Dia pun menyinggung soal keresahan masyarakat atas pengangkatan sepihak Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar.
Pengangkatan itu dinilai sebagai upaya untuk menghindari pemeriksaan KPK dengan berlindung dari adat masyarakat Papua.
Herman yang juga Ketua Suku Besar Wikaya di Papua, bahkan mempertanyakan legalitas Dominikus Sorabut yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang melantik Lukas Enembe.
“Dewan adat ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi ketua dewan adat, jadi, DAP itu rumah saya. Saya kaget bahwa ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain," kata dia.
Dia menjelaskan pula Dominikus Sorabut adalah Ketua DAP versi KLB Papua merdeka, KLB yang diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut tahun 2011.
Sehingga, Herman hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana pada 2021.
KPK diminta serius dalam menangani kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.
- Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden, KPK Panggil Dirut Anomali Lumbung Teddy Munawar
- KPK Menyita 44 Aset dan Ratusan Miliar terkait Kasus Korupsi di LPEI
- KPK Dalami Keterlibatan Shanty Alda dalam Kasus Suap dan TPPU Abdul Gani Kasuba
- Gelar Aksi di KPK, BNAK Soroti Soal Gaya Hidup Mewah Dua Petinggi Kejagung Ini
- KPK Memburu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Wahai Paman Birin, di Mana Kau?
- Kasus Korupsi Jalan Tol Trans-Sumatera, KPK Panggil eks Bos PT Hutama Karya