MRP Papua Barat Dinilai Proyek Politik

JAYAPURA - Meskipun hasil pleno Mejelis Rakyat Papua (MRP) pada 30 Mei lalu sudah sepakat bahwa MRP di Papua dan Papua Barat hanya satu, namun ternyata para anggota MRP dari Papua Barat membentuk MRP Papua Barat. Terkait hal ini, Ketua MRP Terpilih Periode 2011-2016, Dorkas Duaramuri menilai bahwa pembentukan MRP di Papua Barat itu merupakan proyek politik.

Ya, selain menyepakati MRP di tanah Papua hanya satu, pleno pada 30 Mei 2011 di Hotel Matoa Jayapura yang diikuti para anggota MRP dari wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu  juga telah menyepakati bahwa tata tertib (tatib) MRP hanya satu, termasuk menyepakati hanya ada 3 pimpinan dan 2 sekretariat yaitu berkedudukan di Jayapura (Papua) dan di Manokwari (Papua Barat).

Namun hasil pleno tersebut dilanggar oleh sejumlah anggota MRP dari Papua Barat di bawah pimpinan Vitalis Yumte, Zainal Abidin Bay dan Anike T.H Sabami, serta 22 anggota lainnya dari 33 anggota MRP dari wilayah Provinsi Papua Barat  dengan membentuk anggota MRP tandingan di Provinsi Papua Barat. Ketua MRP Terpilih, Dorkas Dwaramuri sangat menyayangkan pembentukan MRP di Papua Barat itu, sebab hal itu bukan cara dari orang Papua dalam menyelesaikan masalah.

Pihaknya bukan melarang anggota MRP tersebut untuk membentuk MRP Papua Barat, hanya saja jika dilihat dari aturan, mereka ini sudah mengikuti tahapan pemilihan dari awal, dan sudah ikut juga dalam pemilihan ketua difinitif.