MRP Papua Barat Dinilai Proyek Politik

"Bahkan anggota dari Provinsi Papua Barat itu juga yang begitu ngotot meminta agar MRP hanya satu, dengan 3 pimpinan, dengan konsekuensi dua pimpinan dari Papua Barat dan 1 dari Papua, dan itu sudah terpenuhi. Tapi ternyata di belakang muncul keinginan untuk pisahkan diri. Inikan tidak beretika, bukan cara-cara adat orang Papua," tegasnya.

Menurutnya, sebagai orang adat yang diutus oleh komunitas-komunitas adat, seharusnya para anggota MRP ini bisa membicarakan persoalan yang terjadi di adat secara adat di dalam MRP. Namun dengan cara ini, maka pihaknya melihat ada kepentingan yang sengaja dimainkan untuk kepentingan politik. "Saya melihat ada kepentingan politik, dan jangan harap kita akan bicara tentang proteksi adat orang Papua, jika MRP dibentuk karena kepentingan," jelasnya.

Untuk itu, Dorkas mengharapkan kepada Gubernur baik Papua dan Papua Barat, termasuk DPR Papua dan Papua Barat, serta tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda, perempuan yang ada di masyarakat dari 7 zona adat ini yang tidak masuk dalam anggota MRP,  serta anggota MRP yang terpilih untuk segera duduk bersama menyikapi hal ini.

"Jika negara ini punya hati untuk tidak mengobok-ngobok orang Papua dan tidak merusak orang Papua, atau memecahkan orang Papua, maka saya berharap agar MRP (Papua Barat) ini tidak dilantik," tegasnya.