MRP Papua Barat Dinilai Proyek Politik

"Tadinya pimpinan 6, namun setelah dibahas, akhirnya semua sepakat, pimpinan tetap 3 saja. Mereka yang ingin membentuk MRP di Papua Barat tersebut juga ikut dalam pemilihan, namun tidak terpilih karena suara kurang. Itu berarti semua proses untuk MRP sudah selesai, sehingga kita bingung lagi dengan adanya MRP di Papua Barat itu," jelasnya.

Dikatakannya, ketika 22 anggota MRP dari Papua Barat itu bertolak ke Papua Barat, mereka tidak menjelaskan secara pasti akan rencana untuk membentuk MRP di Papua Barat. "Rencana saat itu hanya untuk silaturahim dengan Gubernur Papua Barat, ternyata di belakangnya baru diketahui bahwa kepergian mereka ke Papua Barat untuk membentuk MRP di Papua Barat," ujarnya.

"Kalau melihat prosedur yang digunakan ini, maka secara organisasi, kedudukan MRP yang sah itu ada di Papua, sementara yang mereka dirikan di Manokwari adalah MRP yang sudah terlibat dalam politik, dan perlu diketahui MRP hanya mengurus cultur bukan politik," sambungnya.

Bukan pihaknya tidak mau ada dua MRP, namun harus berpegang pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat, terutama mengacu pada kekhususan dari Undang-Undang Otonomi Khusus No.21 Tahun 2001.