MRP Tolak Pemekaran Provinsi Papua, Mahfud MD Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait persoalan rencana pemekaran Papua yang mendapatkan tentangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

MRP menolak pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Menurut Mahfud, dinamika yang terjadi dari pemekaran provinsi ialah hal wajar. Dia menghargai pihak yang menentang pemekaran Provinsi Papua.

"Bahwa ada yang tidak setuju, ya, biasa. Pasti ada yang tidak setuju," kata Mahfud ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Hanya saja, Mahfud menegaskan, urusan pemekaran Provinsi Papua datangnya dari rakyat Bumi Cendrawasih. Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendatangi Presiden Jokowi di Istana Negara dan mengusulkan pemekaran provinsi.

"Jadi, yang minta itu pemekaran itu rakyat Papua sendiri kok, ketika ketemu presiden," lanjut dia.

Lebih lanjut, Mahfud pun menegaskan bahwa upaya pemekaran provinsi merupakan langkah tepat. Namun, dia tidak merinci alasan pemekaran itu tepat dilakukan.

"Nampaknya upaya pemekaran itu tepat. Namun, ada setuju tidak setuju, itu biasa," tutur dia.