MS Kaban Desak MPR Mengadili Jokowi, Boni Hargens: Modus Ini Terjadi di Malaysia

Namun demikian, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu menyatakan, kritik terhadap kinerja pemerintah dibutuhkan.
Pasalnya, lanjut Boni, demokrasi memang butuh pengawasan. Namun, kritik dan provokasi itu jauh berbeda.
Boni melihat, pernyataan MS Kaban cenderung ke arah provokasi.
"Saat ini dibutuhkan kesadaran moral bersama untuk berjibaku, bahu-membahu, tolong-menolong dalam menghadapi wabah Covid-19," ucap Boni.
Dia menyarankan agar rekayasa politik dihentikan dan fokus pada keselamatan rakyat Indonesia.
"Rekayasa politik dihentikan. Kita fokus pada keselamatan rakyat seperti yang diteladani Presiden Jokowi," pungkas Boni Hargens.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat MS Kaban meminta MPR menggelar Sidang Istimewa untuk mengadili Presiden Jokowi.
“Presiden pun tak tahu kapan pandemi akan teratasi. Terkendali kata LBP. Belum terkendali kata Presiden. Presiden dan opung LBP berbeda lihat situasi,” kata MS Kaban di akunnya di Twitter, Senin (19/7).
Begini kalimat Boni Hargens mengomentariMS Kaban yang meminta MPR segera menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Jokowi
- Pak Luhut Sudah ke Rumah Jokowi di Hari Pertama, Ada Kompol Syarif
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Pengamat Politik Sebut Wajar Jokowi Diunggulkan Jadi Ketua Wantimpres RI