Muak dengan Kerusuhan, Mayoritas Warga Inggris Dukung Pengerahan Tentara

jpnn.com, LONDON - Enam puluh dua persen warga Inggris mendukung penggunaan militer untuk mengakhiri kerusuhan yang pecah minggu lalu setelah serangan penikaman mematikan terhadap anak-anak di Southport, menurut survei YouGov.
Pada Senin (5/8), Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan pemerintah tidak akan mengerahkan militer untuk menangani kerusuhan.
Di saat yang sama, 28 persen responden menentang gagasan melibatkan militer untuk menekan gelombang kerusuhan.
Laporan itu membahkan bahwa 52 persen warga Inggris berpendapat bahwa polisi telah melakukan upaya terbaik dalam menangani kerusuhan, namun persentase yang sama dari responden percaya bahwa respons mereka terhadap aksi kerusuhan tersebut tidak cukup keras.
Selain itu, 64 persen responden mendukung penggunaan gas air mata terhadap para pengunjuk rasa, dengan 75 persen mendukung meriam air dan alat kejut, demikian menurut laporan yang dibacakan pada Selasa, dan menambahkan bahwa 72 persen warga Inggris mendukung gagasan pemberlakuan jam malam.
Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 5-6 Agustus dan survei dilakukan terhadap 2.114 responden.
Pengunjuk rasa sayap kanan berunjuk rasa menentang masuknya imigran di seluruh negeri menyusul laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan pelaku serangan penikaman mematikan pada 29 Juli di klub dansa anak-anak di Southport adalah seorang pengungsi.
Pelaku kemudian diidentifikasi sebagai seorang anak laki-laki kelahiran Wales keturunan Rwanda.
Selain itu, 64 persen responden mendukung penggunaan gas air mata terhadap para pengunjuk rasa, dengan 75 persen mendukung meriam air dan alat kejut
- Gal Gadot Terima Bintang Walk of Fame, Ricuh Pro-Israel vs Pro-Palestina Pecah
- Dasco Sebut Revisi UU TNI Cuma Bahas 3 Hal, Satunya soal Usia Pensiun Prajurit
- Versi Jenderal Maruli, Letkol Teddy Tak Perlu Mundur dari Militer, Begini Penjelasannya
- Rusuh Pendukung Bupati di Puncak Jaya, Satu Orang Tewas, Puluhan Terluka
- Presiden AS dan PM Inggris Bertemu Untuk Akhiri Perang Ukraina
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum