Mubarok Tuding JK Tak Dukung Kerja SBY
Selasa, 21 April 2009 – 16:37 WIB
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok kembali bikin kejutan. Setelah sebelumnya memprediksi Partai Golkar hanya akan mengantongi 2,5 persen suara pada pemilu legislatif, hari ini ia menuding Jusuf Kalla (JK), sebagai wakil presiden tidak mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.
“Dulu JK itu diharapkan SBY untuk mendukung tugas-tugas presiden. Tapi dalam prakteknya tidak,” kata Achmad Mubarok, dalam diskusi bertema 'Hubungan Presiden dan Wakil Presiden' di press room DPR, Jakarta, Selasa (21/4). Bersama Achmad Mubarok, juga tampil sebagai pembicara Pakar Hukum Tata Negara DR Margaretho Kamis dan Pelaksana Ketua PKN Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis.
Baca Juga:
Achmad Mubarok mengungkap salah satu sikap Wapres JK yang dinilainya tidak mendukung bahkan menentang Presiden SBY. “Soal pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), misalnya. Meski presiden telah memutuskan UKP3R itu perlu, tapi wakil presiden secara tegas menyatakan itu tidak perlu,” tegas Achmad Mubarok.
Secara konstitusi, lanjutnya, memang tidak ada keharusan presiden untuk memintakan pendapat wakil presiden. Tapi saat itu ada sebuah arus kuat yang meminta presiden untuk memberdayakan wakilnya. Tapi, dalam prakteknya, ketika posisi wapres itu mulai diberdayakan yang terjadi justru kontra produktif.
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok kembali bikin kejutan. Setelah sebelumnya memprediksi Partai Golkar hanya akan
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Info OTT Terkini, Salah Satu Gubernur Diamankan KPK, Ada di Sini
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra