Mudahkan Warga, Bupati Anas Siapkan Mal Pelayanan Publik

jpnn.com, BANYUWANGI - Tak lama lagi, masyarakat Banyuwangi akan dimanjakan dengan pelayanan publik terpadu yang akan dibuka di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi di bekas bangunan Mall of Sri Tanjung.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, mal pelayanan publik terpadu itu nantinya bisa kian memudahkan warga mengurus berbagai dokumen yang diperlukan, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran dan akta kematian, izin usaha, retribusi daerah, hingga berbagai dokumen lain seperti SIM, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) hingga paspor.

"Sebenarnya setahun lalu kami telah rancang mal pelayanan publik, tapi waktu itu harus menunggu permasalahan aset MOST. Alhamdulillah, aset MOST sekarang tuntas. Jadi kami kebut mal pelayanan publik, semua sistem dan SDM kami integrasikan di sini. Urus apapun di sini nantinya. Kami akan mulai uji coba dalam satu atau dua pekan mendatang," kata Anas saat mengecek kesiapan lokasi mal, Senin (2/10).

Anas telah difasilitasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk mengunjungi mal pelayanan publik di Azerbaijan dan Georgia pekan lalu. Anas melihat ASAN Xidmat, institusi pelayanan publik terpadu di Azerbaijan yang ditetapkan sebagai yang terbaik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam United Nation Public Service Award (UNPSA).

"Di Azerbaijan, mal pelayanan publik terpadu melayani 400-an urusan warga. Kami ingin di Banyuwangi diterapkan, tentu secara bertahap, kami terus lengkapi dan sempurnakan. Kami juga bicarakan dengan kepolisian dan Ditjen Imigrasi agar pelayanan yang terkait urusan kepolisian serta keimigrasian dipindah di sini," ujar Anas.

Dengan mal pelayanan publik, pelayanan menjadi ringkas, transparan, dan bersih. "Tidak ada pungutan tidak resmi. Kalau ada layanan yang mewajibkan perlu retribusi daerah, bisa langsung bayar ke loket bank yang disediakan di sini," tegasnya.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), imbuh Anas, SDM Pemkab Banyuwangi harus dipaksa siap. “SDM harus dipaksa siap. Warga perlu kepastian, transparansi dan percepatan. Saya sudah konsultasi ke pemerintah pusat, petugas garda depan pelayanan atau frontliner boleh diberi tambahan insentif agar kinerjanya makin oke dan menutup celah pungli,” kata bupati berusia 44 tahun ini.

Anas memastikan mal pelayanan publik ramah penyandang disabilitas dengan fasilitas penunjangnya secara bertahap.