Mudik Booster

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Mudik Booster
Ilustrasi mudik. Foto: Ricardo/JPNN.com

Rakyat memilih pemerintah supaya menjalankan tugas kepemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.  Dua lembaga itu dipilih rakyat untuk melayani dan menerima keluhan, bukan sebaliknya minta dilayani dan menghindari keluhan.

Negara punya kewajiban melayani rakyat yang mengurus legalitas tanah sebagai aset yang penting. Negara tidak melayani rakyat dengan cuma-cuma dan ikhlas.

Negara malah mewajibkan rakyat punya asuransi BPJS kalau mau mengurus legalitas tanah. Kewajiban demi kewajiban diterima oleh rakyat dengan sabar tanpa banyak bertanya. 

Ketika rakyat bertanya pun jawabannya malah menimbulkan pertanyaan baru. Ketika krisis minyak goreng terjadi berkepanjangan Megawati Soekarnoputri malah mengelus dada prihatin dengan sikap rakyat yang dianggapnya tidak kreatif.

Alih-alih memberikan solusi strategis dan konkret, Mega malah memberikan solusi praktis dengan meminta rakyat merebus makanan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak goreng. Usulan itu memunculkan reaksi riuh rendah di kalangan netizen. 

Muncul meme lucu gambar Ny. Suharti jagonya ayam goreng, dan gambar Ny. Megawati, jagonya ayam rebus.

Pemerintah Jokowi punya proyek ambisius memindah ibu kota negara. Sebuah proyek besar yang akan mengatrol nama Jokowi lebih tinggi dari presiden pendahulunya.

Lagi-lagi, rakyat harus siap berkorban. Pendanaan proyek besar itu harus menyisihkan banyak kepentingan rakyat karena anggaran negara tersedot untuk proyek itu. 

Pemerintah berencana membolehkan mudik Lebaran, tetapi masyarakat wajib booster vaksin ketiga. Rencana kebijakan ini menuai pro dan kontra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News