Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
Dia pun mengingatkan Kemenkes bisa terus mendengar aspirasi publik saat merancang aturan agar ke depan tidak ada pihak yang keberatan.
“Seluruh stakeholder perlu duduk bersama dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak," kata dia.
Hadir dalam diskusi yang sama ialah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Iwan Kurniawan, pengamat hukum Universitas Indonesia Hari Prasetiyo, serta Ketua FKPI Trubus Rahardiansah.
Iwan dalam acara menyebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memang meminta dilakukan penundaan pengesahan RPMK demi menyerap aspirasi banyak pihak.
"Dalam menyusun aturan, kami mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna dengan melibatkan semua pemangku kepentingan," kata Iwan.
Dia menyebut setiap aturan yang disusun memang tidak bisa menyenangkan semua elemen. Semisal, ketika Kemenkes mementingkan sisi kesehatan masyarakat membahas ketentuan tentang pembatasan tembakau.
"Ya, tetapi titik temunya selalu kami diskusikan, seperti pada forum-forum seperti ini,” ujar Iwan.
Hari dalam diskusi yang sama menyebut Kemenkes memang punya hak langsung untuk membuat aturan seperti RPMK tanpa persetujuan legislatif.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Kemenkes agar banyak mendengar dalam menyusun aturan. Begini maksudnya.
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS, Okamoto Edukasi Seksual di Kampus
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Pupuk Kaltim Berhasil Pertahankan Predikat Pelabuhan Sehat dari Kemenkes
- Penanganan Pasien Diare dengan Syndromic Testing, Hasil Cepat & Akurat
- Petrokimia Gresik Terima Penghargaan Pelabuhan Sehat dari Kemenkes