Mufidayati Sentil Pemerintah soal Masuknya 153 WN Tiongkok Saat Pelarangan WNA ke Indonesia
Legislator fraksi PKS itu juga menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan klaster pemukiman terutama di perkotaan selama kebijakan PPKM.
Di Jakarta, misalnya klaster keluarga meningkat sampai 44 persen. Di Jawa Barat, peningkatannya berdampak pada meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.
Karena itu Mufida meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan juga dalam skala lokal, sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus.
Pembatasan mobilitas juga perlu diperketat mengingat meningkatnya klaster keluarga di bulan ini, di antaranya dampak dari libur natal dan tahun baru lalu di mana banyak keluarga berpergian.
"Sebaiknya yang dilakukan adalah perbaikan dan pembenahan secara internal dan tidak menyalahkan terbuka yang bisa menjatuhkan pekerja di Kementerian Kesehatan," ujar dia.
"Demikian pula dengan metode penentuan testing yang dianggap salah pada metode tes tersebut sudah sesuai dengan kaidah Test-Tracing-Treatment plus menjaring orang yang OTG agar tidak menularkan yang lain," pungkas Mufida.(ast/jpnn)
Mufidayati PKS kritik pemerintah yang memberikan pengecualian kepada 153 WN Tiongkok masuk Indonesia di masa PPKM.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- AHF Indonesia Dorong Peran Asia dalam WHO Pandemic Agreement
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya
- Menkes Sebut Virus Mpox atau Cacar Monyet Tidak Mengkhawatirkan seperti Covid-19