Muhaimin Bantah Tudingan Pernah Minta Fee ke Rosa
Senin, 20 Februari 2012 – 15:51 WIB

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar usai bersaksi pada persidangan kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Dana Infrastruktur Daerah (DPPID) Transmigrasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2). Foto : Arundono W/JPNN
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, membantah pernah meminta fee ke Mindo Rosalina Manulang. Muhaimin beralasan, dirinya tak pernah berurusan dengan mantan anak buah Nazaruddin itu.
Bantahan itu disampaikan Muhaimin saat ditanya tentang pernyataan pengacara Rosa, Ahmad Rifai tentang menteri yang meminta commitment fee delapan persen. "Tidak pernah (minta fee), saya tidak kenal (dengan Rosa)," kata Muhaimin saat ditemui usai bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2).
Baca Juga:
Menteri yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, dirinya sama sekali tak pernah bertemu Rosa. "Kenal saja (Rosa) nggak, gimana ketemu," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Rifai dalam sebuah diskusi bertema "Membongkar Benang Kusut Korupsi Wisma Atlet, PPID dan Banggar" di Jakarta, Minggu (19/2), mengungkapkan bahwa ada menteri yang meminta fee ke Rosa. Hanya saja, kata Rifai, fee itu belum terealisasi.
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, membantah pernah meminta fee ke Mindo Rosalina Manulang. Muhaimin
BERITA TERKAIT
- Seleksi Bintara Polri Dibuka, Kombes Sugandi: Gratis, Tidak Dipungut Biaya
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB