Muhaimin Didesak Benahi Pelatihan TKI

"Jika dualisme kebijakan tersebut masih terjadi maka kami menilai pemerintah memang tidak ingin TKI yang ditempatkan berkualitas," tegas Yunus.

Menurut Yunus, akhir-akhir ini keluar ribuan sertifikat Lembaga Uji Kompetensi yang diduga dikeluarkan oleh oknun yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan rekomendasi pembuatan paspor.

"Calon TKI itu tidak dilatih selama 200 jam seperti yang diputuskan Menakertrans melalui Permenakertrans No.23/MEN/IX/2009. Tiga organisasi PJTKI mendukung kebijakan tersebut, tetapi ada oknum pemerintah yang tidak mendukungnya dan Muhaimin tidak berbuat apa-apa kecuali prihatin saja," kata Yunus.

Menurut dia, jika kondisinya terus demikian, maka program penempatan TKI menuju kehancuran. "Kami menduga ada pihak-pihak yang tidak ingin terjadi pembenahan agar bisa mendapat manfaat dari TKI bermasalah di luar negeri. Mereka jadi TKI sebagai `obyekan`," ujar Yunus. (aj/jpnn)