Muhaimin Iskandar: Pemerintah Harus Lakukan Pendampingan Terhadap UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar mengaparesiasi kebijakan pemerintah membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurutnya, sinergisitas dengan semua komponen harus dilakukan, tidak terkecuali UMKM. Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi koperasi dan UMKM mencapai Rp 123 triliun.

Dana itu dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya.

Upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM membutuhkan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dan dilakukan melalui banyak pendekatan. Tidaklah cukup dengan bantuan pembiayaan saja. Dibutuhkan langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana yang cukup besar sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi.

Gus AMI demikian panggilan Muhaimin berharap pemerintah membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Hal ini yang paling utama. Karena dapat mengatasi lesunya permintaan.

Dia juga berharap Pemerintah daerah membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan sirkulasi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM.

“Pasar-pasar dapat difungsikan kembali dengan protokol covid-19 yang ketat. Sehingga aktifitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar. Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian,” ujar Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (27/7).

Selain itu, kata Gus AMI, dibutuhkan konsolidasi data UMKM kita. Sehingga kita memiliki data komplit UMKM kita, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. Dengan pendataan yang benar, makan jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi.