Muhaimin Sebut Tuduhan Salah Alamat

Dengan model seperti itu, muncul dugaan jika pengusaha daerah ramai-ramai "mendekati" pemerintah pusat dalam hal ini Kemenakertrans. Tujuannya adalah, daerah tempat kerja para pengusaha tersebut masuk dalam 19 kabupaten atau kota penerima bantuan pengembangan kawasan transmigrasi.

Sebagai imbal baliknya, pemerintah daerah harus memenangkan pengusaha yang sudah berupaya mendekati pemerintah pusat ini pada saat proses lelang atau tender proyek. "Lebih jauh kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari KPK," tutur Muchtar.

Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan jika kasus ini cukup memukulnya. Secara terang-terangan Muhaimin kecewa atas perilaku bawahannya yang masih gampang disuap. Untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi, mulai hari ini Muhaimin bertekad untuk memperketat birokrasi Kemenakertrans. "Lubang-lubang yang berpotensi dimanfaatkan untuk jalan suap, harus ditutup," ucapnya.

Caranya adalah, mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenakertrans. Selain itu, pengawasan ekstra ketat juga dilakukan terhadap pegawai-pegawai yang sudah malang melintang berurusan dengan pihak ketiga yang ingin memenangkan tender.