Muhammadiyah Antisipasi Intervensi Politik
Jelang Muktamar
Sabtu, 26 Juni 2010 – 04:26 WIB
Dia menengarai, elemen yang paling berkepentingan dengan Muktamar Muhammadiyah adalah parpol. Tentunya itu tak terlepas dari mendulang suara pada Pemilu 2014. Din mengatakan, gejala tersebut pernah muncul dalam Muktamar Muhammadiyah pada 2005 di Kota Malang. Kelompok politik itu, jelas Din, sampai punya "markas" di dua hotel dan mengumpulkan muktamirin. Bahkan, sejumlah fungsionarisnya berkeliling ke daerah-daerah.
Apakah parpol itu PAN? "Nggak usah disebut," kata Din setelah acara. Meski begitu, dia mengatakan yakin muktamirin kali ini tidak akan mudah terombang-ambing. Termasuk bila ada intervensi pemerintah yang berharap ketua umum mendatang jinak dan tidak kritis terhadap pemerintah. "Semua saya serahkan kepada muktamirin," tegasnya.
Din juga menyampaikan, Muktamar Muhammadiyah akan dibuka secara langsung oleh Presiden SBY. Namun, SBY tidak bergabung di Jogjakarta. Melainkan membukanya melalui sambungan telepon satelit dari Madinah. Sebab, SBY sedang menunaikan ibadah umrah setelah melakukan kunjungan kenegaraan di Kanada dan Turki.
"Saya yakin tidak ada niat presiden untuk meremehkan atau merendahkan Muhammadiyah dengan pembukaan seperti itu," kata Din. Dia berharap semua warga Muhammadiyah berpikir positif dan tidak kehilangan rasa percaya diri. Menurut Din, ketidakhadiran Presiden SBY secara fisik tidak memengaruhi kehormatan Muhammadiyah.
JAKARTA - Potensi bermainnya kepentingan politik, baik itu dari pemerintah maupun parpol, sangat mungkin muncul dalam Muktamar Muhammadiyah pada
BERITA TERKAIT
- Pernyataan Presiden Prabowo Bikin Penasaran Guru Honorer Non-Sertifikasi
- 5 Berita Terpopuler: Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK, Ada yang Cawe-Cawe, Dinilai Sangat Merusak
- Menteri Lingkungan Hidup Minta TPA Setop Pakai Sistem Open Dumping
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA