Muhammadiyah dan NU Satu Suara Soal Ahok

Muhammadiyah dan NU Satu Suara Soal Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Foto: dok jpnn

Hal serupa juga terungkap dari kalangan Nadliyin di Jakarta. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta terus memantau perkembangan politik di ibu kota. Namun satu hal yang sudah dipastikan oleh NU, yakni tidak akan memberikan dukungannya kepada calon gubernur yang mengedepankan kekerasan serta arogan dan semena-mena terhadap rakyat miskin.

Demikian disampaikan Wakil Majelis Syuro PWNU DKI Jakarta KH Yusuf Aman belum lama ini. "Pastinya NU tidak akan memilih pemimpin yang arogan, kami mengerti bagaimana suara rakyat Jakarta," tutur dia.

Yusuf mengaku miris dengan jalannya pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI saat ini. Menurut dia, pola kepemimpinan yang dijalankan begitu gaduh dan jauh dari kesejukan. Apalagi Pemprov DKI Jakarta juga terbelit banyak masalah hukum. Mulai dari kasus UPS, kasus RS Sumber Waras, hingga Reklamasi Jakarta Utara.

Menurut Yusuf, situasi politik di Jakarta saat ini memang butuh perhatian semua pihak. Karenanya, Yusuf meminta agar kedepan masyarakat DKI bersatu padu dan sama-sama berfikir bagaimana membangun Jakarta kedepan yang lebih baik.

"Masyarakat harus dibantu dibukakan hatinya, agar mengetahui kondisi pemerintahan yang seutuhnya. Bukan hanya sepotong-sepotong. Masyarakat harus mulai diajak untuk berfikir kritis," ungkap dia.

"Tentu kami tidak akan masuk ke wilayah politik praktis. Karena memang secara struktural NU tidak boleh berpolitik, tapi secara kultural suara arus bawah di NU adalah gambaran nyata. Makanya ?semua elemen masyarakat tidak boleh lagi bercerai berai," pungkas Yusuf. (wok/dil/jpnn)

 

 


JAKARTA - Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) boleh berbeda pendapat soal tanggal awal Ramadan atau hal-hal yang menyangkut keagamaan lainnya.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News