JPNN.com 
Muhammadiyah Desak Jokowi Laporkan Duplikasi Anggaran Disdik
jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi diminta segara melaporkan kasus duplikasi anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI sebesar Rp 700 miliar dan mark up harga sebesar Rp 500 miliar ke lembaga penegak hukum.
Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah, Syaiful Bakhri menegaskan, selaku pimpinan, Jokowi sudah sepatutnya melapor apabila menemukan dugaan tindak pidana di lingkungan instansinya.
Syaiful justru menilai janggal apabila Jokowi enggan melapor. Menurutnya, tindakan tersebut bisa dikategorikan upaya menghalangi penyidikan.
"Bila tidak, dapat dikenakan (pasal) menghalangi penyidikan. Wajib untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi," kata Syaiful kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/4).
Syaiful tak sependapat dengan alasan Jokowi yang menolak melapor karena anggaran belum digunakan. Soalnya, ujar Syaiful, potensi terjadinya kerugian negara sudah ada dalam kasus tersebut.
Ia menambahkan, hal ini sudah sesuai dengan penjelasan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai unsur tindak pidana korupsi.
"Potensi adanya kerugian negara, merupakan korupsi. Apalagi sudah berjalan. Itu putusan MK tentang makna korupsi yang diperluas," papar Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. (dil/jpnn)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi diminta segara melaporkan kasus duplikasi anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI sebesar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya
- 60 Influencer Terpilih Jadi Penebar Kebaikan Hijab Tiebymin
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
