Muhammadiyah Desak Rangkap Jabatan Diakhiri

BANDAR LAMPUNG - Persyarikatan Muhammadiyah merekomendasikan pejabat negara berkonsentrasi pada tugasnya memimpin negara. Karena itu, pejabat negara yang masih menduduki jabatan struktural di partai politik (parpol) didesak untuk mengundurkan diri dari dari jabatannya.

''Persyarikatan Muhammadiyah mendesak (pejabat) pemerintah untuk melepaskan jabatan di partai politik dan berkonsentrasi memimpin bangsa dan negara,'' kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin saat membacakan hasil rekomendasi sidang tanwir di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, kemarin.

PP Muhammadiyah menggelar sidang tanwir pada 5-8 Maret. Sidang yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kemarin (8/3) ditutup Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Dalam rekomendasinya, Muhammadiyah ikut mengajak seluruh warga negara menggunakan hak pilih secara cerdas dan kritis sebagai wujud perbaikan berbangsa. "Muhammadiyah menolak membawa masalah ini ke ranah fikih dengan mengharamkan golput, namun mengajak masyarakat bertanggung jawab menggunakan jalur tarbiyah,'' ujar Din.