Muhidin DPR RI: Pemulihan Ekonomi Nasional Sudah pada Jalur yang Tepat

Selanjutnya, Muhidin menyebut daya beli dan konsumsi menjadi modal kuat suksesnya pemulihan ekonomi nasional. Kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan PDB mencapai 60 persen.
Oleh sebab itu, Pemerintah perlu terus menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit.
Selain itu, Pemerintah perlu menjaga kebijakan fiskal yang efektif, prudent, dan sustainable bisa berjalan optimal. Kebijakan fiskal 2022, harus memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi dan pengendalian risiko fiskal yang kemungkinan terjadi.
"APBN 2022 memegang peranan penting sebelum kembali pada kondisi defisit anggaran yang normal pada 2023," ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan serta manajemen utang yang aman dan terkendali, menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang efektif, hati-hati dan berkelanjutan.
Dengan demikian, dia berharap road map yang sudah direncanakan pada APBN 2022 dapat tercapai dengan baik. Di mana, keseimbangan primer akan berada di kisaran -2,31 hingga -2,65 persen dari PDB.
"Dan defisit bisa makin mengecil ke minus 4,51 hingga minus 4,85 persen dari PDB. Rasio utang tetap terkendali di kisaran 43,76 hingga 44,28 persen dari PDB," pungkas Muhidin.(fri/jpnn)
Proses pemulihan ekonomi nasional terdampak pandemi Covid-19 dinilai sudah pada jalur yang tepat. Proses pemulihannya pun sudah mulai dirasakan masyarakat.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV
- Enggan Tanggapi Pengesahan UU TNI, Prabowo Hanya Tersenyum dan Lambaikan Tangan