MUI Dituding Ikut Perkeruh Kisruh Sampang
Komnas HAM Minta MUI Jatim Cabut Fatwa Syiah Sesat
Minggu, 02 September 2012 – 15:12 WIB

Pengungsi Sampang. Foto: Dok/JPNN
Dari temuan lapangan, Martin menilai pemerintah lokal tidak terlalu sigap untuk menangangi konflik ini. Padahal, peristiwa tersebut sesungguhnya pengulangan dari kerusuhan yang terjadi Desember tahun lalu. ’’Kalau bicara pembiaran, ini lebih kepada langkah pemerintah lokal, bukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah seharusnya bisa lebih maksimal untuk bisa meredakan ketidakpuasan dan mendorong kerukunan,’’ tegas Martin.
Dia menduga salah satu penyebab kurang aktifnya pemerintah lokal, karena akan dihelatnya pemilukada Sampang pada Desember 2012. Masing –masing calon, termasuk incumbent, tidak mau mengambil resiko dengan melindungi kelompok Syiah yang minoritas. ’’Jadi, dibiarkan. Inilah ekses dari demokrasi, terutama pilkada langsung,’’ katanya.
Martin mengungkapkan di tengah dusun warga Syiah itu ternyata berdiri mesjid berukuran besar yang tidak dibakar. Mesjid itu, selama ini dipakai bersama oleh warga Syiah dan Sunni di dusun tersebut. ’’Tidak pernah ada masalah selama bertahun-tahun. Saya kira ada titik yang bisa kembali merekatkan mereka,’’ ujar Martin.
Pada hari Senin besok, Komisi III sudah menjadwalkan untuk menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri. Martin menyampaikan masyarakat tidak bisa berharap terlalu banyak pada raker itu, karena paling maksimal hanya berbicara mengenai penegakan hukum. Di antaranya terkait tindakan Polri terhadap pelaku pembunuhan dan pelaku pembakaran.
JAKARTA –Akar konflik kerusuhan yang terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur tidak sekedar berasal
BERITA TERKAIT
- Momen Hari Kartini, Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Peraih Gelar Kubestronaut
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar
- Gibran Buat Konten Bonus Demografi, Deddy PDIP: Jangan Banyak Bikin Video, Kerja Saja