MUI Haramkan Konten Infotainmen

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Boediono berpendapat para ulama memiliki peran penting dalam demokrasi. Yakni, menjadi jembatan antara  pemerintah dan rakyat. "Sebagai kaum yang sehari-hari bedekatan dan menerima curahan hati umat, para ulama adalah sumber penting bagi umara untuk mengetahui kondisi umat dan apa yang menjadi kerisauan mereka," kata Boediono saat menutup Munas Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Twin Plaza,  Jakarta, kemarin.        

Munas kembali memilih KH Sahal Mahfudh sebagai Ketua Umum. Kyai Sahal juga dikenal sebagai Rais Am PBNU. Wakil Ketua Umum juga tetap dijabat  oleh Din Syamsuddin yang kini masih menjabat pula sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Munas MUI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi serta menegaskan beberapa fatwa.

Boediono mengatakan, ulama juga berperan sebagai cendekiawan yang memberikan pencerahan kepada umat. Pada saat yang sama, ulama juga wajib memberikan pencerahan kepada umat, serta mengingatkan penguasa untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat. "Hubungan baik antara ulama dan umara adalah elemen yang penting sekali dalam membangun kehidupan demokratis, aman, damai, sejahtera, dan berakhlak mulia," katanya.

Wapres menambahkan, pemerintah akan memperhatikan sejumlah rekomendasi MUI. Masukan dari lembaga itu akan menjadi pertimbangan perbaikan kebijakan pemerintah. Beberapa rekomendasi MUI antara lain: di bidang pemberdayaan ekonomi umat, MUI mendesak pemerintah agar konsisten menjalankan kebijakan pengelolaan sumber daya alam mengacu kepada amanat UUD 1945 pasal 33. "MUI menolak segala bentuk praktik monopoli dalam dunia usaha. Selanjutnya, MUI pun mewajibkan umat islam untuk memiliki sikap istiqomah dalam menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu-satunya pilihan sistem ekonomi dan keuangan bagi umat islam," kata Ketua Bidang Dakwah MUI Amrullah Ahmad.