MUI Minta Pemerintah Abaikan Pengusaha Minuman Keras
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar Abbas mengingatkan kepada pemerintah untuk mendukung pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Keras (RUU Larangan Minol).
Pemerintah, kata dia, tidak boleh mengikuti keinginan pedagang dalam pengesahan RUU Larangan Minol.
"Menurut saya dalam membuat UU tentang miras ini, pemerintah jangan tunduk kepada keinginan pedagang," kata Anwar dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Jumat (13/11).
Menurut dia, keinginan pedagang tentu bisa mendapatkan untung dengan penjualan minuman beralkohol.
Mereka tidak memedulikan orang lain yang fisiknya rusak akibat banyak menenggak minuman beralkohol.
"Jangan biarkan mereka mencari untung dengan merugikan dan merusak fisik, serta jiwa dan agama orang lain yang mengonsumsi, seperti halnya juga dengan narkoba," ucap dia.
"Untuk itu, kami benar-benar mengimbau pemerintah dan para anggota DPR untuk berbuat baik dan yang terbaik bagi rakyatnya. Bukan sebaliknya karena dikutak-kutik bagaimana pun yang namanya minuman keras itu kesimpulannya adalah bahwa mafsadahnya jauh lebih besar dari maslahatnya," ungkap dia.
Diketahui RUU Minol ini diusulkan oleh tiga fraksi yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Menurut Anwar, pemerintah tidak boleh mengikuti keinginan pedagang dalam pengesahan RUU Larangan Minol
- Mobil Maung Jadi Kendaraan Dinas Pejabat, MUI: Bukti Dukung Produk Dalam Negeri
- Wacana Calon Wali Kota Jogja Merespons Ramai Peredaran Miras
- Mediasi Gagal karena Jaksa Meminta Guru Honorer Supriyani Segera Masuk Ruangan
- MUI Konsel Imbau Warga yang Mengawal Guru Honorer Supriyani Tetap Tenang
- Pidato Perdana Presiden Prabowo Bangkitkan Optimisme Rakyat, MUI Sorot Isu Ini
- THM Hawaii Bantah Terlibat Kematian IA, Sebut Korban Datang Sudah dalam Keadaan Mabuk