MUI Sampaikan Masukan ke DPR Terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/8).
Agenda pertemuan adalah penyampaian masukan dari MUI terhadap sejumlah rancangan undang-undang seperti RUU Cipta Kerja, RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang sebelumnya bernama RUU Haluan Idelogi Pancasila (HIP).
"Dalam kesempatan yang berbahagia ini pimpinan dan jajaran MUI kami terima di DPR, berkaitan dengan masukan RUU Cipta Kerja, RUU BPIP," kata Azis kepada wartawan usai pertemuan.
Menurut Azis, masukan itu antara lain berkaitan dengan penekanan terhadap riset dan inovasi yang harus dikuatkan.
Selain itu juga mengenai tenaga kerja, hingga persoalan sertifikasi.
"Sertifikasi halal dan standar halal itu tetap di MUI. Terakhir, tentang kewenangan daerah yang tetap dipertahankan," ujar wakil ketua umum Partai Golkar ini.
Dalam kesempatan itu, Azis menyampaikan bahwa semua RUU ini sudah ada di website resmi DPR dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk MUI untuk dijadikan bahan.
"Masukan-masukan ini kami terima. Dan ini sudah menjadi pembahasan, tinggal nanti dilihat di website oleh seluruh jajaran MUI untuk menjadi bahan," papar Azis.
MUI berharap pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan transparan, dan MUI akan terus melakukan pemantauan.
- Ramai #KaburAjaDulu, Furtasan Pastikan Beasiswa dan Anggaran Pendidikan Aman
- Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Widya Pratiwi Prihatin atas Masalah di Polri dan Harapkan Respons Cepat
- Soal Indonesia Gelap, Wakil Ketua DPR: Sah Saja, Itu Bagian Aspirasi
- Panja RUU Minerba Sepakat Untuk Rubah 13 Pasal